BISNIS.COM, JAKARTA—Kapasitas birokrasi pemerintah dinilai belum memadai untuk memanfaatkan peningkatan belanja modal.
Ahmad Erani Yustika, Direktur Eksekutif Indef, mengatakan rendahnya kapasitas birokrasi terlihat dari kinerja penyerapan belanja modal tahun lalu yang hanya sekitar 79,6% dari pagunya.
“Saya senang pemerintah akan meningkatkan belanja modal untuk tahun depan. Masalahnya kapasitas birokrasi masih menjadi problem untuk menjalankan program di 2014,” ujarnya, Kamis (14/3/2013) saat menanggapi komitmen pemerintah meningkatkan anggaran belanja modal di tahun anggaran 2014.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan anggaran belanja modal tahun anggaran 2014 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Erani memperkirakan kinerja pemerintah dalam memanfaatkan peningkatan belanja modal akan terganggu oleh situasi politik di 2014. Pasalnya, pemilihan legislatif dan pemilihan umum akan dilangsungkan tahun depan.
“Kita lihat sekarang kan 18 dari 34 menteri beraasal dari partai politik. Kinerja mereka tidak akan optimal karena harus berbagi dengan urusan politiknya sendiri,” ujarnya.
Erani mengungkapkan ketidakmampuan pemerintah mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) no.70/2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berisiko terulang lagi pada tahun depan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menilai implementasi Perpres no. 70/2012 belum menunjukkan hasil yang nyata sampai dengan awal 2013.
“Dari evaluasi sampai saat ini, belum ada satu kesimpulan pun bahwa ada perubahan-perubahan mendasar [terhadap Perpres no.70/2012],” katanya. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel