BISNIS.COM,JAKARTA -- Pemerintah dinyatakan belum sepenuhnya siap untuk menjalankan sisten jaminan sosial nasional (SJSN) yang akan dimulai tahun depan.
Masalah iuran, regulasi operasional dan aspek kelembagaan beberapa hal yang segera diselesaikan.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan sampai saat ini masih ada regulasi operasional seperti Perpres Iuran dan Kelembagaan yang belum dibuat.
"PP Nomor 101/2012 tentang penerima bantuan iuran dan Peraturan Presiden Nomor 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan isinya tidak mengakomodir kepentingan rakyat," ujar Timboel dalam Forum Komunikasi SJSN I di Hotel Balairung, Jakarta, Selasa (9/4).
Selain itu Timboel juga menyayangkan dewan komisaris PT Jamsostek yang nantinya menjadi badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan diisi orang-orang yang menolak program ini.
Dia khawatir hadirnya orang yang kontra dengan sistem ini bisa menghambat proses transformasi.
Namun Direktur Utama PT Jamsostek Elvyn G. Masassya membantah bahwa para komisaris menghambat transformasi.
"Selama kami mempresentasikan bahwa program ini untuk para pekerja, mereka setuju dan diterima," ungkap Elvyn.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel