BISNIS.COM, JAKARTA—Meskipun hasil audit dari Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadan Ujian Nasional (UN) 2013 belum selesai, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan rekomendasi atas kekisruhan UN 2013.
Rizal Djalil, Anggota IV BPK RI, beralasan pemberian rekomendasi yang mendahului hasil audit dilakukan supaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional (Kemendikbud) secepatnya mempertimbangkan rekomendasi BPK dan mulai menginventarisasi permasalahan untuk solusi ke depannya.
“Jadi rekomendasi yang memang sudah jelas itu kenapa harus kita tunda? Supaya Kemendikbud dari sekarang sudah memikirkan, sudah mulai melakukan inventarisasi [permasalahan] untuk ke depannya seperti apa,” katanya dalam jumpa pers mengenai Penyelenggaraan Ujian Nasional 2013 di Gedung BPK hari ini, Kamis (25/4/2013).
Rizal mengklaim rekomendasi yang diberikan oleh BPK sudah cukup jelas dengan membandingkan pelaksanaan penggandaan soal UN untuk tingkat SD yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Menurutnya, distribusi soal UN tingkat SD tidak menemui kendala karena tidak diresentralisasi oleh Kemendikbud.
Dia mengatakan upaya desentralisasi penggandaan soal UN harus dilakukan karena cakupan distribusinya sangat besar dan jauh.
Seperti diketahui, pelaksanaan UN di 11 provinsi mengalami penundaan hingga 18 April 2013 dari jadwal sesungguhnya pada 15-17 April 2013. Penundaan itu terjadi di zona tiga atau wilayah Indonesia Tengah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel