BISNIS.COM, JAKARTA—Walikota Samarinda, Kalimantan Timur dan Bupati Belu, Nusa Tenggara Timur, dua wilayah yang mengalami penundaan ujian nasional (UN), menginginkan agar penggandaan soal UN dikembalikan ke tingkat provinsi.
Walikota Samarinda Syaharie Ja’ang mengatakan sampai dengan Rabu (17/4) malam, wilayahnya masih kekurangan 2.630 soal UN untuk tingkat SMA sehingga pelaksanaan UN tingkat SMA terpaksa harus ditunda.
“Untuk [soal] UN SMP lancar, tidak ada masalah,” katanya melalui sambungan telepon yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam jumpa pers mengenai Penyelenggaraan Ujian Nasional 2013 di Gedung BPK hari ini, Kamis (25/4/2013).
Dia menyarankan agar pusat hanya bertanggung jawab dalam pembuatan soal UN, sedangkan penggandaan soal UN bisa dilakukan di tingkat provinsi agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
“Bahkan kondisi lebih buruk terjadi di daerah kabupaten, saya memberi masukan [agar] tahun depan penggandaan dilakukan ke provinsi masing-masing,” ujarnya.
Senada dengan Syaharie, Bupati Belu Joachim Lopez juga menyetujui usulan tersebut. “Saya sangat setuju dengan usulan itu karena provinsi mampu sekali melakukannya [penggandaan soal UN],” ungkapnya di kesempatan yang sama saat dihubungi oleh BPK.
Seperti diketahui, 11 provinsi di zona tiga atau wilayah Indonesia Tengah mengalami penundaan pelaksanaan UN. Ke-11 provinsi itu adalah Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo.
Penundaan tersebut terjadi karena perusahaan percetakan PT Galia Printing Indonesia yang bertanggung jawab atas wilayah Indonesia Tengah menghadapi kendala teknis.
Akibatnya, pelaksanaan UN tertunda dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu dari 15-18 April menjadi 19-25 April.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel