BISNIS.COM JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia menilai kebijakan pemerintah dalam dua tahun terakhir terlalu bersifat politis sehingga melupkan aspek ekonomi.
Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Chris Kanter mengatakan di era demokratis saat ini peran parlemen sangat dominan sehingga hampir seluruh kebijakan pemerintah ada unsur politisnya.
Sepeti kebijakan upah minumum, penutupan pelabuhan hingga pembatasan impor tidak memperhitungkan nilai ekonomisnya. Meskipun menurutnya sah saja bila kebijakan yang selama ini ditetapkan dengan alasan untuk menjaga produksi dalam negeri.
"Kami lihat hal-hal seperti ini tidak sehat dan harus segera ditanggapi. Padahal kita masih sangat butuh daging dan buah-buahan dari luar," ujar Chris di Jakarta akhir pekan lalu.
Termasuk diantaranya rencana pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi melalui pola dua harga. Menurutnya dengan pola dua harga tersebut diperkirakan hanya memotong subsidi Rp22 triliun dari total Rp164 triliun.
Januari lalu, lanjut Chris Kadin kembali masuk dan dilibatkan dalam memberi masukan kepada pemerintah. Banyaknya keputusan pemerintah yang landasan politisnya terlalu keras mengalahkan landasan-landasan yang penting dalam fundamental ekonomis.
"Januari kemarin pemerintah merasa perlu masukan maka meminta Kadin menyempurnakan hal tersebut," pungkasnya.
Chris menilai peran dunia usaha dalam dua tahun terakhir semakin besar. Terlebih saat APBN masih defisit serhingga ketergantungan pada performa industri sangat berat.
Dia berharap kedepannya pemerintah mampu menyelesaikan semua pekerjaan rumah sebelum memasuki era perdagangan internasional yang semakin terbuka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel