BISNIS.COM, JAKARTA -- Praktik kartel yang marak terjadi saat ini diharapkan segera ditindak, karena merugikan anggaran pendapatan belanja dan negara (APBN) senilai ratusan miliar rupiah.
Edy Putra Irawadi, Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, menuturkan praktik kartel yang marak terjadi di bidang pangan membuat pemerintah mengeluarkan anggaran tambahan untuk melindungi konsumen.
"Kartel banyak sekali menggerogoti APBN, ini harus segera diambil tindakan tegas," ujarnya pada Forum Bisnis dan Kebijakan bertajuk Menyoroti Kebijakan dan Kartel Dunia Usaha yang diadakan Bisnis Indonesia, Selasa (30/4).
Dia mencontohkan ketika menghadapi turbulensi pangan akibat kelangkaan kedelai yang menyebabkan harga jual naik, pemerintah mengeluarkan dana Rp600 miliar untuk mengatasi masalah tersebut.
Menurutnya, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) harus segera mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan kartel yang semakin menjamur.
"Yang perlu dilakukan adalah memperkuat kebijakan persaingan usaha," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel