BISNIS.COM, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyiapkan jasa akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye 12 partai politik peserta pemilu, guna menjaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pesta demokrasi 2014.
"Auditor tahu apabila ada laporan yang tidak sesuai, mereka ahli, kalau kami bukan ahlinya," kata Komisioner KPU Arief Budiman, Senin (6/5).
Dia menjelaskan penggunaan jasa akuntan publik belum ditentukan jumlah maupun mekanismenya.
Namun, sambungnya, bila menggunakan mekanisme sebelumnya, jumlah tersebut kurang lebih sama dengan parpol peserta pemilu.
"Kalau mekanisme dulu, berapa banyak parpol, sebanyak itulah akuntan publik yang kami gunakan untuk memeriksa dana kampanye. Atau bisa saja satu kantor akuntan publik memeriksa dua parpol, itu tergantung nanti," kata Arief.
Menurut dia, setidaknya ada tiga hal yang akan diperiksa terkait dana kampanye parpol peserta pemilu, yaitu pencantuman rekening awal, jumlah dana awal sebelum dimulainya kampanye, dan laporan penggunaan dana kampanye.
"Jadi, kalau rekening awal itu, misalnya dari Rp0 atau Rp1 juta, tapi sejak dia ditetapkan menjadi peserta pemilu, itukan orang boleh menyumbang. Kemudian ketika mau kampanye yang 21 hari itu, ada yang namanya laporan awal dana kampanye, lalu seminggu setelah kampanye soal laporan penggunaannya," katanya.
Dia mengungkapkan Parpol yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye, katanya, akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang mulai dari peringatan, teguran tertulis, sampai dengan penghentian kampanye.
"Ini dibutuhkan akuntabilitas, transparansi, dan "fearness" dari parpol peserta pemilu," kata Arief. (Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel