BISNIS.COM, JAKARTA– Kementerian Pertanian mengemukakan tiga sumber masalah harus ditangani untuk mengendalikan inflasi pada waktu mendatang karena penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Tiga persoalan itu adalah alih fungsi lahan pertanian, infrastruktur distribusi pangan, dan kenaikan upah minimum pekerja.
Menteri Pertanian Suswono mengatakan alih fungsi lahan pertanian produktif yang mencapai 100.000 hektare per tahun mengancam ketahanan pangan nasional.
Dampak berikutnya, Indonesia akan bergantung pada sumber bahan baku impor. Potensi gejolak harga pun semakin besar jika pasokan dari luar tersendat.
“Kalau terjadi kenaikan harga selama ini, kemungkinannya hanya dua, suplainya yang kurang atau arus barang yang tidak lancar,” ujarnya dalam rapat koordinasi nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Rabu (5/8/2013).
Pada saat yang sama, muncul gejala di sejumlah daerah sentra produksi pangan yang memproduksi pangan hanya untuk mencukupi kebutuhan daerah setempat, bukan untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Di sisi lain, upaya penambahan lahan tanaman pangan sulit direalisasikan. Suswono memberi contoh, tambahan lahan tanaman kedelai 500.000 hektare sangat sulit didapat, antara lain karena persoalan hak tanah ulayat dan keengganan BUMN merealisasikan penanaman kendati sudah mendapat lahan.
Saat ini luas areal tanaman kedelai hanya 600.000 hektare di seluruh Tanah Air. Persoalan yang sama juga terjadi pada upaya penambahan lahan tebu seluas 500.000 hektare.
Masalah kedua yang perlu ditangani adalah infrastruktur transportasi untuk mendistribusikan pangan dari sentra produksi ke sentra konsumsi. Infrastruktur yang buruk dan ongkos logistik menjadi salah satu sumber penyebab mahalnya harga barang di Tanah Air.
Salah satu kasus yang terjadi di Tanah Air adalah pengangkutan ternak dari NTT ke Jakarta yang lebih mahal dibanding dari Darwin ke Jakarta.
“Negara kita negara kepulauan, tapi transportasi masih menjadi masalah. Kita melihat fakta seperti itu. Padahal, arus barang lancar ketika transportasinya baik kan? Kalau itu ada, pasti akan memengaruhi (harga) sekali,” tuturnya.
Persoalan ketiga yang harus diperhitungkan adalah dampak penaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, dana kompensasi penaikan harga BBM harus disalurkan kepada penerima yang tepat.
Seperti diketahui, pemerintah menggagas perluasan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), program beras untuk rakyat miskin (raskin), beasiswa siswa miskin (BSM) dan program keluarga harapan (PKH), untuk menopang daya beli pascakenaikan harga BBM. (ltc)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel