BISNIS.COM, JAKARTA--Pemerintah berencana membagikan Kartu Perlindungan Sosial mulai Kamis (6/6/2013).
Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan kartu tersebut sementara hanya berfungsi distribusi beras miskin (raskin) dari pemerintah kepada rumah tangga yang ditetapkan berhak menerima.
Namun, penggunaan KPS bisa diperluas untuk program perlindungan sosial pemerintah lain yang saat ini masih menunggu persetujuan DPR.
"Nanti bisa digunakan untuk hal yang lain, dalam hal kompensasi bisa saja tapi kartu ini ditujukan untuk raskin," kata Agung, Rabu (5/6/2013).
KPS rencananya dikirim langsung kepada rumah tangga penerima bantuan sosial melalui PT Pos Indonesia (Persero).
Pemerintah berencana memberikan penambahan pemberian raskin selama 3 bulan sebagai kompensasi penaikan harga BBM bersubsidi.
Raskin akan diberikan kepada 15,5 juta rumah tangga miskin masing-masing 15 kilogram dengan nilai anggaran RP4,2 triliun.
Di samping raskin, program perlindungan sosial pemerintah yang lain adalah beasiswa siswa miskin (BSM), program keluarga harapan (PKH), dan bantuan langsung sementara masyarakat.
Dana bantuan tunai dalam bentuk BLSM rencananya diberikan bagi 15,5 juta rumah tangga miskin dengan besaran Rp150.000 per rumah tangga selama 5 bulan dengan nilai anggaran Rp11,6 triliun.
Alokasi anggaran BSM direncanakan sebesar Rp7,4 triliun dan akan diberikan bagi 16,6 juta siswa miskin.
Adapun PKH membutuhkan tambahan anggaran Rp400 miliar untuk menambah bantuan bagi tiap rumah tangga penerima dari Rp1,39 juta per tahun menjadi Rp1,8 juta per tahun. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel