BISNIS.COM, PALEMBANG – Otoritas Jasa Keuangan akan mengambil alih sebagian gedung Bank Indonesia Wilayah VII Palembang untuk menjalankan kegiatan operasional pengawasan di Sumsel – Babel .
Deputi Komisioner Bidang Audit Otoritas Jasa Keuangan Ilya Avianti mengatakan pihaknya akan beroperasi di 28 kantor cabang Bank Indonesia.
“Kami pasti akan membuka kantor perwakilan di tiap daerah untuk mengawasi kegiatan jasa keuangan di sana,” katanya saat melakukan sosialisasi di Palembang pekan ini.
Ilya mengatakan nantinya konsumen jasa keuangan dapat melaporkan langsung keluhan atau aduan mereka di kantor perwakilan tersebut. Tetapi Ilya belum bisa memastikan kapan tepatnya operasional di kantor BI itu mulai berjalan.
Dia menambahkan pengetahuan masyarakat daerah tentang investasi masih tergolong rendah sehingga perlu didampingi pengawasan dan pemberian edukasi yang intensif.
“Masyarakat kita belum cerdas masalah keuangan, terutama soal investasi. Ada yang tertipu investasi yang mengimingi return besar dalam waktu singkat,” katanya.
Ilya memaparkan belakangan banyak beredar investasi yang menjanjikan return hingga 10% dalam jangka waktu satu bulan. Bagi masyarakat yang belum paham investasi pasti akan tergiur dengan iming-iming tersebut. Oleh karena itu perlu adanya pemberian edukasi dan sosialisai bagi masyarakat terutama di daerah.
Tak hanya itu, saat ini OJK juga sedang mengatur kontrak perusahaan asuransi dengan pemegang polis yang dinilai belum memenuhi standar. Pasalnya pemegang polis seringkali tidak memahami isi kontrak yang dibuat perusahaan.
“Dalam kontrak harus jelas berapa pendapatan pemegang polis dan berapa risikonya karena sekecil apapun risiko harus diberitahu kepada pemegang polis,” paparnya.
Ilya menambahkan setelah OJK beroperasi sejak Januari 2013 dan membuka call center untuk keluhan konsumen industri keuangan, terdapat sekitar 1.200 panggilan dari masyarakat terkait produk-produk investasi.
Dia melanjutkan mayoritas konsumen menanyakan tentang produk reksa dana terkait dengan penurunan harga NAB dan perizinan produk tersebut.
Menurut dia pengaduan produk investasi ini erat pula kaitannya dengan pengetahuan masyarakat yang masih sangat minim dengan produk yang mereka miliki.
“Seperti pengaduan tentang penurunan harga NAB itu kan karena mereka tidak tahu mengapa bisa turun. Oleh karena itu perlu diperkuat juga dengan edukasi kepada masyarakat,” katanya.
Dia mengemukakan saat ini baru 20% masyarakat Indonesia yang memanfaatkan lembaga keuangan. Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan Filipina yang sudah 27%.
Dalam kesempatan yang sama, Ilya mengatakan otoritas juga akan terus menjalin hubungan dengan pemerintah daerah dan untuk memahami kondisi dan perkembangan industri keuangan di daerah setempat.
“Kami harus mempunyai network dengan pemerintah daerah karena nantinya cabang-cabang kami ini yang akan melihat langsung masalah di daerah seperti apa dan itu perlu didukung pemerintah daerah itu,” katanya.
OJK sendiri sedang menjalin kerjasama dengan pihak Universitas Sriwijaya untuk membuat riset sederhana terkait kondisi masyarakat Sumsel. Nantinya OJK juga berencana menambah kerjasama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel.
“Setiap daerah itu mempunyai karakteristik masing-masing. Dari karakter masyarakat itu kita dapat mengetahui pola investasi dan keuangan mereka seperti apa,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel