BISNIS.COM, JAKARTA -- Orang nomor satu di Jakarta, Joko Widodo atau lebih akrab kita kenal sebagai Jokowi menilai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak tepat diberikan pada masyarakat kita.
Hal tersebut memberikan implikasi bahwa Jokowi ternyata tidak sejalan dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.
Benar Jokowi berasal dari kader partai oposisi, tetapi sebagai aparatur daerah sudah selayaknya sejalan dengan apa yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
Menurut saya apa yang dinyatakan oleh seorang Gubernur DKI Jakarta, Jokowi ternyata tidak searah tujuan yang diterapkan pemerintah pusat, yang seharusnya hal tersebut didukung demi kelancaran pembangunan, karena seandainya semua kepala daerah bebas bersikap maka negeri ini akan hancur.
Jokowi juga harus menempatkan diri sebagai aparatur daerah yang mengemban langsung kewajibannya untuk mendukung pemerintah pusat, bukan sebaliknya justru bersikap menolak kebijakan dan keputusan bulat yang ada dilakukan pemerintah pusat.
Dan menurut saya hal tersebut harus dilakukan dengan sepenuh hati oleh kepala daerah, dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut.
Saya juga menilai kebijakan pemerintah dalam pemberian kompensasi kepada rakyat miskin sudah tepat, apalagi hal tersebut sebagai upaya dampak kenaikan harga BBM bersubsidi ini.
Bahkan dapat saya katakan jika kompensasi seperti BLSM tidak dilakukan secepatnya akan berdampak semakin menderitanya rakyat kecil. Dengan bantuan kompensasi tersebut saya yakin rakyat kita bisa sedikit terbantu.
Sebenarnya saya juga menilai apa yang diputuskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai kenaikan BBM ini telah tepat, dalam arti untuk menjaga anggaran fiskal negara dari dampak kerugian negara.
Namun pertanggungjawaban SBY untuk rakyat kecil dengan memberikan kompensasi sebenarnya cukup tepat. Dengan kebijakan tersebut saya menilai rakyat bisa merasakan manfaatnya, serta pengaruh terhadap dampak kenaikan BBM tersebut tidak terlalu besar bagi rakyat kecil.
Pemerintah dalam perlindungannya kepada masyarakat kecil menurut saya perlu diapresiasikan bersama, karena menurut saya upaya tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan rakyatnya.
Bayangkan saja dengan kenaikan harga BBM ini dapat dipastikan akan menimbulkan inflasi, sehingga menambah beban rakyat miskin, jadi saya kira kompensasi tersebut memang harus dilakukan.
Yuni Wahyuni
Alamat : Jl. Pelita No 18 B. Rt 08/01 Kec. Cengkareng.
Jakarta Barat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel