BISNIS.COM, JAKARTA – Kementerian dan lembaga teknis harus mengatasi hambatan regulasi agar penyerapan anggaran belanja berjalan optimal.
Kepala Ekonom PT Bank Tabungan Negara (Persero) A. Prasetyantoko memberi contoh Kementerian Pekerjaan Umum yang kadang terbentur regulasi pengadaan lahan dan friksi dengan pemerintah daerah dalam memuluskan suatu proyek infrastruktur.
Akibat hambatan itu, penyerapan anggaran berjalan lamban. Kementerian Keuangan diharapkan membentuk semacam gugus tugas bersama kementerian teknis untuk mengidentifikasi masalah di setiap kementerian.
“Kadang masalahnya tidak hanya prosedural pencairan anggaran, tetapi juga eksternal di kementerian teknis. Harus ada upaya ekstra dari Kemenkeu untuk mendorong supaya kementerian teknis bisa cepat menyerap anggaran,” katanya, Rabu (3/7/2013).
Menurutnya, upaya ekstra itu diperlukan sebagai pelengkap gebrakan Menkeu Chatib Basri yang menyederhanakan prosedur pencairan anggaran dan menjalin komunikasi yang cair dengan kementerian teknis.
Prasetyantoko menuturkan belanja pemerintah saat ini menjadi satu-satunya tumpuan pertumbuhan ekonomi saat laju konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor diperkirakan melambat tahun ini.
Seperti diketahui, realisasi belanja pemerintah pusat selama semester I/2013 hanya Rp421,1 triliun atau 35,2% dari pagu yang dipatok dalam APBN-P 2013 sebesar Rp1.196,8 triliun.
Untuk itu, tidak ada jalan lain bagi pemerintah selain mengejar penyerapan anggaran belanja pada kuartal III dan IV.
Sekalipun hanya memberi andil sekitar 8% terhadap produk domestik bruto (PDB), belanja pemerintah dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect) ketika direalisasikan dengan tepat dan efisien.
“Pengeluaran pemerintah akan menggerakkan sektor lain, seperti investasi swasta,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel