Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian M.S Hidayat menuturkan pendanaan studi kelayakan (feasibility study/FS) Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) tidak mungkin menggunakan dana anggaran belanja pendapatan negara (APBN).
“Tapi akan menggunakan dana penyelenggara pemrakarsa yang juga akan menggandeng badan usaha milik negara (BUMN). BUMN nantinya akan disuruh ikut membiayai,” kata Hidayat usai Rapat Pengamanan Harga Kebutuhan Pangan Olahan di Kantor Kemenperin, Jumat (12/7/2013).
Diharapkan, BUMN yang akan digandeng merupakan BUMN yang sahamnya 100% milik pemerintah. Meski begitu, dirinya tidak mengetahui siapa BUMN yang akan digandeng serta kapan keputusan keikutsertaan BUMN itu diumumkan.
“Meneg BUMN yang mengusulkan. Pokoknya, secara fair akan dilakukan secara terbuka tendernya. Karena ini sudah diputuskan bukan proyek jembatan tapi kawasan, sehingga ini merupakan suatu proyek yang terintergrasi,” jelasnya.
Yang pasti, menurutnya, APBN tidak mungkin mendanai lantaran investasi yang dibutuhkan sangat besar. Begitu juga dengan pihak swasta sendiri, lantaran proyek ini merupakan proyek kawasan, bukan hanya jembatan, cukup sulit untuk melakukan pendanaan bila tidak ada pendanaan dari pihak lain.
“Ini kan proyek kawasan, besar, membutuhkan soft loan juga atau cari revenue lain. Saya kurang tahu dari mana soft loannya, tapi mungkin dari China, Jepang atau Korea.”
Pada prinsipnya, lanjut Hidayat, studi kelayakan diharapkan bisa selesai tahun depan atau sebelum pergantian pemerintahan, sehingga bisa segera dicanangkan ketika pemerintahan baru. “Akhir bulan ini Menko Perekonomian akan memberikan pengumuman resmi soal ini.”
Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang juga Ketua Tim 7 mengatakan keputusan Menteri Keuangan akan mengerucutkan keputusan tim dari dua opsi pendanaan yang direkomendasikan.
Jika Menkeu tidak mempersoalkan penggunaan APBN untuk membiayai studi kelayakan (feasibility study/FS) yang menelan sekitar Rp1,5 triliun, maka studi itu akan dilakukan pemerintah meskipun tetap ditenderkan.
Namun, jika bendahara umum negara (BUN) itu keberatan menggunakan APBN untuk membiayai FS, studi itu akan dilakukan oleh pemrakarsa dengan menggandeng BUMN. Pemrakarsa yang dimaksud adalah PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS). PT GBLS merupakan gabungan perusahaan milik pengusaha Tommy Winata dengan Pemprov Banten dan Lampung
Adapun tim 7 merupakan kelompok kerja antarmenteri yang membahas pengkajian rencana studi kelayakan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS). Pejabat yang tergabung dalam tim itu terdiri atas Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, Sekretaris Kabinet, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel