Harga Gas, Pemerintah Masih Kesulitan Buat Patokan

Bisnis.com,14 Jul 2013, 15:09 WIB
Penulis: Lili Sunardi

Bisnis.com, JAKARTA--Beragamnya harga gas domestik membuat pemerintah kesulitan dalam menentukan patokan harga gas yang dapat digunakan sebagai asumsi dalam penghitungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Naryanto Wagimin, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, mengatakan pemerintah belum akan membuat patokan harga gas seperti minyak bumi. Hal itu disebabkan harga gas domestik saat ini masih sangat variatif dan terbagi berdasarkan penggunanya.

“Harga gas belum akan dibuat seperti ICP [Indonesian crude price], karena memang harga gas kan dibagi menjadi harga gas untuk listrik, pupuk, industri, transportasi dan rumah tangga. Jadi kami belum berpikir ke arah sana,” ujarnya, Minggu (14/7/2013).

Naryanto mengungkapkan saat ini pemerintah hanya fokus untuk memastikan pasokan gas untuk domestik. Keekonomian harga gas akan tercapai dengan mengkombinasikan penjualan gas untuk ekspor dan domestik dari satu lapangan minyak dan gas bumi (migas).

Dia menjelaskan keekonomian antara lapangan gas yang satu dengan lapangan gas lainnya tentu berbeda-beda, sehingga harga gasnya tidak dapat disamakan dengan menggunakan patokan harga.

“Kalau menggunakan acuan harga gas pasar mungkin dapat dibuat patokan harga gas, tetapi ini kan terlalu mahal. Infrastruktur gas di dalam negeri juga belum banyak, dan SKK Migas kan selalu menggunakan basis harga keekonomian lapangan gas,” ungkapnya.

Deputi Pengendalian SKK Migas Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan hingga kini harga gas di dalam negeri masih terikat dengan kontrak yang dibuat masing-masing penjual dan pembeli. Harga dalam kontrak itu disusun berdasarkan keekonomian lapangan gas dan hasil negosiasi business to business.

Menurutnya, seharusnya ada acuan harga gas Indonesia seperti ICP dalam minyak bumi, karena lifting gas bumi telah dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Idealnya memang ada acuan harga gas Indonesia seperti ICP, tetapi mungkin perlu waktu untuk merancangnya,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Bambang Supriyanto
Terkini