Bisnis.com, JAKARTA--Puluhan warga yang tergabung dalam 'Rakyat Jakarta Jahit Mulut (Rajjam) Ahok' menuntut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama meminta maaf secara terbuka atas sejumlah pernyataan yang kerap menimbulkan kontroversi.
Koordinator aksi Muhidin Mochtar menyayangkan berbagai pernyataan Ahok soal kebijakan pemprov disampaikan dengan kata yang menyayat hati bagi lawan bicaranya.
Misalnya, relokasi warga Waduk Pluit seperti komunis, ingin memenjarakan PKL Tanah Abang, sampai menuding anggota DPRD DKI Lulung Abraham Lunggana sebagai oknum preman pasar Tanah Abang.
Mereka meminta Gubernur Joko Widodo menegur Ahok dalam hal mengeluarkan statement kepada media massa lebih sopan.
"Pak Gubernur segera memanggil dan menegur saudara Ahok bertanggung jawab atas ucapannya," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/7/2013).
Beberapa organisasi massa yang tergabung dalam aksi tersebut terdiri Bamus Betawi, Laskar Merah Putih dan Barisan Nasional.
Mereka meneriakkan mendukung Jokowi tetapi menuntut Ahok untuk turun jadi jabatannya.
"Kami pendukung Ahok saat Pilkada tapi sebagai masyarakat Jakarta tersinggung kata-kata Ahok yang bilang PKI, Komunis, Preman. Saat ini bisa saja turunkan Ahok dari jabatannya, Jokowi Yes, Ahok No," teriak salah seorang orator.
Sejumlah perwakilan demonstran dipersilakan masuk ke gedung Balai Kota DKI.
Namun di salah satu ruangan justru terlibat adu mulut antara sesama demonstran.
Situasi sempat memanas tetapi berhasil dikendalikan oleh aparat Kepolisian yang berjaga sejak pagi.
Sebelumnya Ahok terlibat dalam perang terbuka dengan Anggota DPRD DKI Lulung Abraham Lunggana.
Politisi PPP tersebut menuding Ahok bicaranya slengekan menuding anggota DPRD DKI membekingi PKL Tanah Abang yang akan direlokasi.
Sontak saja Lulung meradang dan mengeluarkan statement bahwa Ahok perlu periksa jiwa karena sebagai pejabat selayaknya tidak pantas bicara seperti itu.
Ahok yang dikenal keras kepala dan ngomong tanpa basa basi itu menjawab sudah periksa jiwa.
Ahok kembali menyerang Lulung dengan pernyataan bahwa Mendagri seharusnya mencopot pejabat seperti Lulung. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel