Bisnis.com, LEBAK--Perkembangan terakhir menunjukan bahwa banyak jamaah Ahmadiyah yang meneguhkan kembali ke-Islamannya dengan membaca dua kalimah syahadat.
Namun, ternyata kondisi mantan jamaah Ahmadiyah itu tak cukup baik. Banyak di antara mereka yang mengalami penolakan dari masyarakat sehingga sejumlah akses pendidikan, kesehatan, dan sosial pun terhambat.
"Kementerian Agama tak bisa membiarkan mantan jamaah Ahmadiyah itu dalam kesulitan. Mereka sudah bertaubat, tak pantas diperlakukan secara buruk,” ujar Menteri Agama, Suryadharma Ali saat mengunjungi Ponpes Darul Azhar Lebak, seperti ditulis situs Kementerian Agama, Selasa (30/7/2013).
Menurut Menag, mantan jamaah Ahmadiyah itu telah mengakui kekhilafannya. Sikap bertaubat dan ingin kembali dalam kehidupan beragama secara Islam yang normal pun telah dilakukannya.
Dengan begitu, lanjut Menag, kehidupan normal pun sepatutnya didapatkan mantan jamaah Ahmadiyah. Pendidikan bagi anak-anak keluarga Ahmadiyah harus didapatkan, termasuk fasilitas kesehatan dan lainnya.
“Kementerian Agama pun memberikan bantuan bagi mantan Ahmadiyah itu berupa bantuan pendidikan, kesehatan dan peningkatan keterampilan,” terangnya.
Menag mengingatkan sangat tidak pantas sesama umat Islam saling menjatuhkan karena saling menjatuhkan itu bukan bagian dari ajaran Islam. Bahkan bisa merusak citra Islam.
Sampai saat ini, sambung Menag, tercatat 724 jamaah Ahmadiyah menyatakan bertaubat. Mereka segera kembali pada ajaran Islam yang sesungguhnya, tidak lagi mengikuti ajaran Ahamdiyah.
Kementerian Agama pun telah memberikan bantuan kepada mereka.
Dengan bantuan itu, Menag berharap kondisi sosial mantan jamaah Ahmadiyah dapat kembali normal. Mereka dapat melanjutkan aktifitasnya secara baik, tanpa ada hambatan apapun.
"Banyak dari mantan jamaah Ahmadiyah itu yang punya keterampilan baik. Bagi yang berketerampilan baik itu didorong mendapatkan pekerjaan,” katanya.
Kementerian Agama berusaha memfasilitasi mantan jamaah Ahmadiyah mendapatkan pekerjaan. Beberapa di antaranya dapat bergabung menjadi PNS yang bekerja di daerah.
"Saya mengajak bupati dan kepala daerah untuk ikut memberikan kemudahan. Kalau ada yang bisa dijadikan pegawai, mungkin bisa diajukan," ujarnya. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel