Bisnis.com, JAKARTA-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah memberikan kepastian hukum bagi industri hulu minyak dan gas bumi untuk menjaga produksi nasional.
Suryo Bambang Sulisto, Ketua Umum Kadin Indonesia, mengatakan ketidakpastian hukum menjadi salah satu penyebab utama terus menurunnya produksi migas nasional. Pasalnya, hulu migas memerlukan modal besar dan memiliki risiko tinggi, sehingga memerlukan kepastian saat menjalankannya.
“Dibubarkannya BP Migas dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi dan munculnya kasus bioremediasi menunjukkan betapa hukum di negara ini belum memberikan kepastian kepada para pelaku usaha hulu migas,” katanya di Jakarta, Senin (9/9).
Suryo mengungkapkan ketidakpastian hukum itu juga membuat tingkat kepercayaan para investor lokal dan internasional semakin menurun. Hal itu ditambah dengan tingkat penurunan produksi alamiah (decline rate) dari setiap lapangan migas yang saat ini semakin tinggi.
Dari data yang dihimpun Kadin, produksi minyak bumi terus mengalami penurunan dari 975.000 barel per hari pada 2008, menjadi 860.000 barel per hari pada 2012. Bahkan, pada 2013 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan hanya menargetkan produksi minyak bumi 840.000 barel per hari.
Hal yang sama terjadi pada produksi gas, pada 2012 produksinya hanya mencapai 8.143 MMscfd, atau turun 12,8% dari produksi pada 2010 yang mencapai 9.336 MMscfd. Sementara itu, tahun ini, produksi gas hanya ditargetkan 6.939 MMscfd.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel