Bisnis.com, JAKARTA - Langkah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam memberikan relaksasi dengan menggenjot ekspor minerba, dinilai tidak tepat oleh kalangan dunia usaha baik secara jangka pendek maupun panjang.
“Pengusaha memahami kesulitan pemerintah khususnya berkaitan dengan moneter, hanya saja jalan pintas menggenjot ekspor bahan mentah minerba itu kurang tepat dilakukan,” kata Natsir Mansyur, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dalam siaran persnya hari ini, Senin (16/9/2013).
Dia menilai program hilirisasi minerba tersebut sarat dengan "national interest". Artinya, hilirisasi minerba sangat strategis bagi kepentingan negara, namun di sisi lain industri hulu masih tertinggal, sehingga bahan bakunya harus impor.
Natsir mengatakan Indonesia setidaknya memerlukan lima industri pengolahan sebagai industri pioner, a.l industri tembaga, aluminium, nikel, besi, dan emas. Dari industri pioner tersebut, lanjutnya, industri hilir tidak lagi bergantung terhadap bahan baku impor.
“Masih banyak cara lain untuk keluar dari masalah moneter, dengan tidak mengacak kebijakan hilirisasi minerba yang saat ini berjalan. Kadin bersama asosiasinya siap berdialog dan ddiskusi membahas mengenai kebijakan itu,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel