Bisis.com, Jakarta - Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dinilai menjadi hambatan terbesar dalam pengelolaan Kawasan Strategis Nasional (KSN) diperbatasan.
Hal ini dikatakan oleh Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Ruchyat Deni Djakapermana. Menurutnya pemerintah daerah harus menyelaraskan komitmennya dengan program Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
“Seringkali pemda membangun hanya sesuai dengan orientasi daerah saja tanpa menyesuaikan dengan kebijakan pusat,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/9/2013).
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan saat ini pengelolaan perbatasan masih memerlukan kerja keras dan keterpaduan lebih prima.
"Penyelesaian sengketa batas negara harus lebih cepat, pengamanan di daerah perbatasan, juga aspek pembangunan perbatasan juga harus menjadi indikator utama," paparnya.
Kementerian PU, katanya, sebagai penanggung jawab pembangunan infrastruktur di Indonesia termasuk perbatasan telah memprioritaskan 11 kawasan.
Hingga sekarang, dia menyampaikan pembangunan di beberapa kawasan perbatasan sudah selesai, di antaranya reklamasi pantau di pulau Nipah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel