Bisnis.com, MAKASSAR - Branchless banking memiliki kelemahan dari sisi pelaksanaan prinsip-prinsip mengenal nasabah (know your customer principles), sehingga sangat mungkin digunakan untuk tindak kejahatan.
Umar Juoro, ekonom Center for Information and Development Studies (Cides), menyebut di Pakistan sistem branchless banking dimanfaatkan jaringan teroris untuk pendanaan kegiatan kejahatan.
Oleh karena itu sistem data bank harus kuat untuk mengetahui pola transaki nasabahnya. Selain itu, menurutnya perlu memperhitungkan kemungkinan sistem keuangan ini digunakan untuk pencucian uang.
Namun, Umar tidak terlalu khawatir produk branchless banking digunakan untuk money loundring karena nilai transaksinya dibatasi dalam jumlah yang kecil.
"Nilai transaksinya kan dibatasi, jadi kemungkinannya kecil untuk pencucian uang seperti hasil tindak korupsi atau kejahatan narkoba," katanya di sela-sela sosialisasi branchless banking kerja sama PT Bank Tabungan Pembangunan Nasional Tbk. dan Bisnis Indonesia, Kamis (26/9).
Meskipun ada sisi penghambatnya, sistem branchless banking atau aktivitas jasa sistem pembayaran dan perbankan terbatas melalui Unit Perantara Layanan Keuangan atau UPLK itu banyak manfaatnya.
Branchless banking merupakan upaya dalam kerangka sistem keuangan yang inklusif (financial inclusion) berupa penyediaan akses, produk dan jasa keuangan dasar dengan murah, aman dan mudah, khususnya kepada kelompok kurang beruntung.
Umar menerangkan golongan miskin pada umumnya terkucilkan dari sistem keuangan. Hal ini dapat membuat berlanjutnya kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pertumbuhan yang lebih rendah.
Regulator, katanya, harus memfasilitasi dengan aturan yang mendukung perkembangan financial inclusion ke depan. "Lembaga keuangan, khususnya perbankan, bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi dapat memanfaatkan peluang ini secara optimal," katanya.
Data Global Finacial Index 2011 World Bank menunjukkan jumlah orang dewasa Indonesia yang memiliki rekening bank hanya 19,6%, lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia 66,7% dan Thailand 77,7%.
Baik sisi lembaga keuangan maupun masyarakat memiliki sumbangsih terhadap rendahnya financial inclusion itu.
Umar mengatakan dari sisi bank biasanya terkait biaya lebih tinggi untuk membentuk cabang baru, masalah regulasi, persyaratan bank, formalitas tinggi, lebih suka nasabah golongan atas, dan proses rumit.
Dari sisi masyarakat berkaitan dengan jarak tempat tinggal dengan cabang bank, biaya tinggi untuk transaksi kecil, pengetahuan keuangan rendah, produk tidak sesuai, budaya dan kebiasaan, dan pendapatan rendah.
Saat ini Bank Indonesia tengah menguji coba branchless banking di delapan provinsi. Kedelapan provinsi itu adalah Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.
Terdapat lima bank yang mengikuti uji coba ini yaitu Bank Mandiri, Bank Sinar Harapan Bali, Bank Rakyat Indonesia, Bank CIMB Niaga, dan BTPN.
Head of sales BTPN Wow Donny Prasetya mengatakan pihaknya mengembangkan layanan perbankan bagi mass market dengan memanfaatkan teknologi telepon genggam dan didukung jasa agen.
"Peran agen sangat penting sebagai perpanjangan tangan BTPN untuk meningkatkan layanan kepada nasabah di seluruh pelosok Indonesia," katanya.
Keberadaan agen, lanjutnya, menambah titik transaksi perbankan bagi nasabah dan menurunkan beban operasional karena tidak perlu membangun infrastruktur berupa kantor cabang.
Donny menyatakan BTPN memberikan pelatihan yang cukup terhadap agen serta menerapkan pengawasan rutin untuk mendukung keamanan transaski nasabah.
Bank tersebut mengeluarkan produk BTPN WOW dengan penawaran tanpa biaya bulanan dan bunga 4% per tahun tanpa limit.
Menurut Donny, pemberian bunga tersebut memang ditujukan untuk menarik nasabah dari segmen mass market.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel