Bisnis.com, NUSA DUA, BALI – Pelaku usaha sudah tidak yakin dengan langkah pemerintah yang tetap mengusung minyak sawit mentah masuk ke dalam daftar produk ramah lingkungan dalam KTT APEC mengingat usulan itu berkali-kali ditolak dalam beberapa pertemuan awal.
Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Djoko Supriyanto mempertanyakan keseriusan pemerintah mengingat hingga pertemuan pejabat senior (Senior Official Meeting) III Agustus lalu di Medan, anggota APEC tidak secara bulat menerima usulan Indonesia.
Indonesia hanya beroleh dukungan dari 3 negara, sedangkan 17 negara anggota APEC lainnya terang-terangan menolak karena berpegang pada kesepakatan KTT APEC 2012 di Vladivostok, Rusia, yakni penerapan tarif preferensial maksimum 5% bagi 54 produk yang masuk dalam daftar.
Artinya, sebagian besar anggota APEC tidak menginginkan adanya penambahan produk ke dalam daftar tersebut.
“Perlu kesungguhan pemerintah untuk mengegolkan itu. Pemerintah harus punya target soal sawit ini. Kalau tidak, jangan-jangan pemerintah hanya sukses sebagai penyelenggara KTT APEC,” katanya saat dihubungi Bisnis, Selasa (1/10).
Seperti diketahui, pemerintah berupaya tetap memasukkan CPO dan karet ke dalam environmental good list (EG list) dengan jurus yang agak berbeda dari sebelumnya.
Jika sebelumnya sekadar menggunakan alasan CPO dan karet adalah produk agrikultur, sedangkan sebagian besar dari 54 produk dalam daftar merupakan produk manufaktur, maka RI kali ini datang dengan inisiatif yang lebih konseptual.
Inisiatif yang dimaksud adalah agar EG list memasukkan kriteria pertumbuhan berkelanjutan, pembangunan perdesaan dan pengurangan kemiskinan.
Jika disetujui, kriteria ini akan memuluskan upaya Indonesia memasukkan CPO dan karet ke dalam daftar karena dianggap berkontribusi terhadap pertumbuhan berkelanjutan, pembangunan perdesaan dan pengurangan kemiskinan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel