Bisnis.com, JAKARTA--Pemprov DKI Jakarta secara bertahap telah menggunakan transaksi non tunai untuk beberapa proyek yang saat ini sedang berjalan.
Ke depan, semua proyek akan dilakukan dengan cara transaksi non tunai sehingga semua data transaksi bisa diketahui baik penerima maupun jumlahnya.
Langkah ini juga sesuai dengan arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui saat ini memang belum semua proyek menggunakan anggaran secara non tunai.
Namun secara bertahap nantinya semua proyek diwajibkan menggunakan transaksi non tunai.
"Sekarang sudah mulai tapi memang belum semuanya. Ini merupakan tindak lanjut dari instruksi BPK," ujar Jokowi seperti dikutip situs Pemprov DKI, beritaJakarta.com, Senin (7/10/2013).
Selain itu pihaknya juga memastikan bahwa semua transaksi proyek di ibu kota menggunakan mata uang rupiah.
Hal ini langkah membantu Bank Indonesia dalam menyiapkan dolar.
"Transaksi dalam negeri apalagi di pemerintah, harusnya pakai rupiah, jangan sampai pakai mata uang yang lain. Di Pemprov DKI semua pakai rupiah," katanya.
Namun khusus untuk BUMD DKI, Jokowi masih akan melakukan pengecekan kembali.
Dia pun meminta agar BUMD meminimalisir transaksi menggunakan dolar. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel