Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi merebaknya perkebunan sawit ilegal.
Perkebunan kelapa sawit yang dilakukan di lahan yang tidak semestinya akan merusak citra perkebunan di mata internasional.
Sekjen Gapki Joko Supriyono mengatakan perusahaan kelapa sawit tidak akan mungkin pembukaan lahan perkebunan di lahan yang tidak semestinya, seperti lahan di taman nasional. Karena tindakan ini jelas bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
“Oleh karena itu, lanjut Joko, Gapki meminta agar pemerintah sebagai penentu kebijakan segera bertindak terhadap berbagai temuan yang menyebutkan adanya perkebunan yang dilakukan di lahan yang tidak semestinya, seperti di kawasan taman,” katanya kepada Bisnis, Senin (7/9).
Perusahaan sendiri, tidak akan mungkin menyeleksi kelapa sawit yang dibelinya dari petani. kalau toh ini dilakukan, maka akan membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu, langkah yang tepat adalah upaya pemerintah untuk menegakkan peraturan yang sudah ditetapkannya.
“Perusahaan tidak akan mungkin menyeleksi buah yang dibeli dari petani swadaya. butuh waktu yang lama dan terlalu rumit, sehingga jika dilakukan akan berdampak pada efisiensi perusahaan itu sendiri, Pemerintah sebagai pemilik lahan, terangnya, harus tegas dan berpedoman pada sistem yang sudah ada dan telah disepakati bersama,” terangnya.
Perusahaan sendiri sangat mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah guna menjaga nama baik industri kelapa sawit, akan tetapi hal ini bukan berarti semua tanggung jawab diserahkan ke perusahaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel