Bisnis.com, JAKARTA - Anggota parlemen mengatakan mereka tidak memiliki rencana yang jelas untuk mencegah default AS dan mengakhiri penghentian anggaran (shutdown) pemerintah yang telah berlangsung 12 hari hari, karena pemimpin Senat bipartisan memulai diskusi lebih awal.
Senat Partai Republik hari ini memblokir rencana Demokrat untuk menangguhkan plafon utang sampai dengan 2014.
Pembicaraan antara DPR dari Partai Republik dan Presiden Barack Obama tersendat.
Adapun, Senat dari Partai Demokrat menolak usulan dari Senator Republik Susan Collins dari Maine Itu telah didapat momentum pada hari terakhir.
Senator Demokrat memperingatkan pasar saham potensial menurun pada 14 Oktober jika Kongres tidak dapat mencapai kesepakatan.
Pemimpin Mayoritas Senat Harry Reid dan pemimpin minoritas Mitch McConnell mulai melakukan pembicaraan bahwa Reid menggambarkan sebagai "sangat awal."
"Saya berharap pembicaraan kami memberikan beberapa hiburan kepada rakyat Amerika dan dunia," ujar Reid Kepada wartawan hari ini di Capitol. "Kami sedang berusaha untuk mencari cara untuk maju."
Reid dan pemimpin Demokrat lainnya bertemu dengan Obama di Gedung Putih hari ini.
Dengan lima hari tersisa sampai pinjaman AS otoritas penyimpangan pada Oktober 17 Anggota parlemen di kedua belah pihak (Demokrat dan Republik) dan kedua bilik (Senat) mengatakan mereka tidak yakin apakah proposal bisa diselesaikan.
Setelah 17 Oktober, AS akan memiliki $ 30 miliar ditambah pendapatan yang masuk dan akan mulai hilang pembayaran awal pada waktu sekitar 22-31 Oktober, Menurut Kantor Anggaran Kongres.
"Ini sedang bermain dengan api," kata Senator Charles Schumer , Anggota Senat dari Partai Demokrat New York. Kami tidak tahu ketika pasar akan bereaksi terhadap ini . "
"Saya khawatir pada Senin, ketika pasar Amerika dibuka, apakah pasar saham akan turun dan suku bunga akan naik jika kebuntuan terus terjadi," ujar Schumer.
Indeks Standard & Poor 500 menguat kemarin setelah Ketua DPR John Boehner menawarkan batas utang dinaikkan sampai 22 November 2013 tanpa ssyarat kebijakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel