Bisnis.com, BANDUNG—Upaya Pemprov Jawa Barat mengembangkan program ketahanan pangan terbelit sejumlah persoalan domestik dan eksternal.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, daya beli serta perubahan selera masyarakat, kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat dengan cepat, baik dalam jumlah, mutu dan juga keragamannya.
“Di sisi lain, kapasitas produksi pangan terkendala sejumlah persoalan,” katanya di Bandung, Jumat (18/10/2013).
Dia menjelaskan masalah tersebut antara lain kompetisi pemanfaatan lahan, perubahan iklim ekstrim, minimnya infrastruktur, dan penurunan kualitas sumberdaya alam. Hal itu, menghambat upaya peningkatan produksi pangan.
Menurutnya, apabila kesenjangan ini dibiarkan berpotensi menimbulkan gejolak harga pangan di pasar, sehingga berdampak pada melemahnya kemampuan daya beli masyarakat serta memicu terjadinya kerawanan pangan.
“Pada saat yang bersamaan, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat akan sangat bergantung pada impor, sehingga kemandirian pangan akan semakin sulit terwujud,” paparnya.
Pada saat yang bersamaan, Pemprov Jabar harus mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal terutama beras. Pihaknya mencatat hingga 2012 tingkat konsumsi beras masyarakat Jawa Barat masih mencapai 90,59 kg/kapita.
Selain itu, pola konsumsi pangan masyarakat Jawa Barat juga masih belum memenuhi keberagaman dan keseimbangan di antara sembilan kelompok pangan. Hal itu, dinilai dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang baru mencapai 73,5 poin (skor PPH Ideal 100 poin). “Padahal jika dilihat dari sisi sumber pangan lokal, potensi Jawa Barat sangat beragam dan melimpah,” ungkapnya.
Menurutnya, dari sekitar 77 sumber karbohidrat, 75 sumber lemak, 26 sumber kacang-kacangan, 389 sumber buah-buahan, dan 228 sumber sayuran yang ada di Indonesia, lebih dari setengahnya ada di Jawa Barat.
Dihubungi terpisah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat saat ini sudah menerima pengajuan operasi pasar murah (OPM) dari dua kabupaten/kota.
Kepala Disperindag Jabar Ferry Sofwan mengatakan Kabupaten dan Kota Bogor sudah mengajukan OPM sejak dua pekan lalu.”Mereka minta operasi pasar 4 komoditas bahan pokok, karena ada kenaikan harga,” katanya.
Ferry berjanji jika daerah sudah mengajukan pihaknya akan memfasilitasi dengan memberikan anggaran. Menurutnya, empat bahan pokok yang akan disubsidi antara lain gula pasir, beras, minyak goreng, dan telur. “Saya lupa berapa anggaran yang diajukan,” ujarnya.
Anggaran untuk menggelar OPM menurutnya masih aman,karena setelah lebaran lalu anggaran yang terpakai baru mencapai Rp2,6 miliar dari Rp10 miliar yang dianggarkan pada 2013. Sisa anggaran itu belum tentu bisa dihabiskan seluruhnya.
Sementara itu, Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jabar terus berupaya meningkatkan penyerapan beras miskin (raskin).Kepala Bulog Divre Jabar, Usep Karyana, mengemukakan, rata-rata penyerapan raskin sejak Januari sampai awal Oktober tahun ini tergolong tinggi. "Persentase penyerapannya 87%. Sedangkan pagu penyerapannya sebanyak 470.000 ton," katanya.
Dia menjamin secara umum tidak ada kendala yang berarti dalam menyalurkan raskin di Jabar. Meskipun sejumlah daerah menurutya masih memiliki persoalan dalam pembayaran. “Tapi perbandingan antara yang terkendala pembayaran dan yang tidak, kecil,” katanya.
Menurutnya, untuk mengatasi ini sebagian daerah melakukan pembayaran melalui beberapa cara seperti membayar secara bertahap. Saat ini sejumlah daerah memang mengalokasikan dana penyaluran raskin hingga level pemerintah desa. Bahkan,ada pula daerah-daerah yang menggratiskan program raskin seperti Kota Bandung dan Banjar.
Menurut Usep, saat ini wilayah Bogor merupakan daerah yang penyerapan raskin paling rendah dengan tingkat penyerapan raskin baru sebesar 60%. (
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel