Pemerintah Bentuk Tim Percepatan Pembangunan Kilang BBM

Bisnis.com,28 Okt 2013, 16:43 WIB
Penulis: Lili Sunardi

Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah membentuk tim percepatan pembangunan kilang pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar minyak (BBM) yang beranggotakan lintas kementerian untuk membahas persiapan teknis pembangunannya di dalam negeri.

Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan tim percepatan itu akan dipimpin oleh tim teknis Kementerian ESDM. Nantinya, tim itu akan memberikan rekomendasi teknis pembangunan kilang kepada pemerintah.

“Kami ingin pembangunan kilang segera beroperasi, makanya kami berinisiatif membentuk tim ini,” katanya di Jakarta, Senin (28/10/2013)

Susilo menuturkan tim percepatan itu akan bekerja lebih teknis dibandingkan dengan pembahasan kilang yang dibawahi langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan begitu, pemerintah bisa memperoleh rekomendasi pembangunan kilang secara lengkap dan menyeluruh.

Selain dari Kementerian ESDM, tim percepatan kilang akan beranggotakan Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan PT Pertamina (Persero).

Komaidi Notonegoro, pengamat energi dari ReforMiner Institute, mengatakan pembentukan tim itu berpotensi menambah beban anggaran negara. Padahal, selama ini pembahasan pembangunan kilang sudah dilakukan di bawah koordinasi langsung Menko Perekonomian.

“Yang saya khawatirkan tim ini menambah beban anggaran negara, tapi tidak ada pekerjaan spesifik yang harus dilakukan, karena pembangunan kilang selama ini dilakukan di bawah Kemenko Perekonomian,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya mengoptimalkan tugas dan fungsi kementerian yang ada saat ini. Apalagi, nantinya tim percepatan itu akan berisi orang yang sama dengan yang membahas pembangunan kilang di setiap kementerian.

Kemenko Perekonomian juga seharusnya lebih aktif dalam menyelesaikan persoalan koordinasi antar-kementerian terkait pembangunan kilang itu. “Kalau ada perbedaan, seharusnya Kemenko Perekonomian langsung mengintervensi, jangan malah membentuk tim baru untuk membahas hal yang sama,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Ismail Fahmi
Terkini