Bisnis.com, PALEMBANG – Bank Indonesia menilai distribusi dan tata niaga barang di daerah perlu dibenahi sehingga dapat menekan laju inflasi setiap daerah.
Gubernur Bank Indonesia Agus D. W. Martowardojo mengatakan persoalan distribusi barang masih menjadi masalah utama dalam terjadinya inflasi di daerah.
“Padahal inflasi itu akan menggerus kesejahteraan rakyat oleh karena itu tata niaga serta distribusi barangnya yang menjadi masalah inflasi ini perlu segera dibenahi,” katanya saat upacara serah terima jabatan Kepala Kantor Bank Indonesia Wilayah VII Sumbagsel, Senin (28/10).
Agus menambahkan pihaknya juga berkomitmen untuk membuat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) lebih efektif dan aktif melibatkan pemerintah daerah.
Tak hanya itu, dia juga mengemukakan perlu segera direalisasikan pencantuman harga barang atau yang dikenal dengan pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS) untuk menghindari kenaikan harga yang kerap terjadi, khususnya untuk harga bahan makanan.
PIHPS merupakan sebuah sistem yang dibentuk Bank Indonesia yang bertujuan menekan disparitas harga pangan strategis dan dapat memperkecil ruang gerak spekulan yang hendak memainkan harga. Pasalnya, harga-harga itu akan disajikan secara faktual sesuai kondisi di lapangan dan diperbarui terus-menerus.
TPID Sumsel sendiri segera menerapkan PIHPS untuk memberikan informasi harga kepada masyarakat.
Bank sentral sendiri optimistis laju inflasi Indonesia akan lebih baik pada 2014 mendatang seiring dengan proyeksi stabilnya inflasi bahan makanan dan administered price. BI memerkirakan inflasi 2014 berkisar 4,5% +-1% (yoy).
Selain menyoroti masalah inflasi, Agus mengemukakan pemerintah daerah dan BI wilayah perlu melakukan persiapan matang untuk menyambut masyarakat ekonomi Asean (MEA) yang akan diberlakukan pada 2014.
“Dalam MEA 2014 ini yang diperlukan adalah peningkatan daya saing dunia usah dan daerah perlu persiapan karena sebagai ujung tombak dari daya saing dengan negara lain,”katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel