Bisnis.com, SAMARINDA - Kegiatan pariwisata alam di wilayah Konservasi Pulau Sanglaki, Kepulauan Derawan Berau Kaltim, beberapa bulan terakhir ini terganggu dan jumlah wisatawan cenderung turun berkunjung. Hal ini akibat petugas yang melakukan pengamanan dan konservasi mendapat intimidasi dari oknum warga yang hendak melakukan pencurian telur penyu.
"Petugas kami merasa was-was dari ancaman. Apalagi, tidak ada lagi volunteer dari organisasi non pemerintah, maka tugas konservasi yang mendata pendaratan penyu tidak berjalan maksimal," kata Kepala Seksi Wilayah I Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim, Zaidi, Kamis (30/10/2013).
Tidak adanya lagi relawan atau volunteer di Sanglaki, akibat pengusiran sejumlah oknum warga. Kondisi itu diperparah Konflik antar petugas BKSDA, relawan dengan warga yang ingin penyerahan pulau konservasi Sanglaki dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Meski terjadi ancaman warga, BKSDA Kaltim membantah kabar yang menyebutkan tidak ada petugasnya di Pulau Sanglaki. "Petugas BKSDA tetap ada yang bertugas. Jumlahnya 4 orang. Lalu, mereka dibantu 2 personil dari Polres Berau," jelas Zaidi.
Dijelaskan Zaidi, Pulau Sanglaki seluas 280 hektar merupakan taman wisata alam yang sangat potensial di Kaltim. Sanglaki saat ini masuk urutan 8 di dunia sebagai pulau yang terbanyak menjadi tempat pendaratan penyu hijau. Potensi telur penyu sangat besar inilah akhirnya menjadi daya tarik eksploitasi dari oknum-oknum warga.
"Sangat sayang kalau Pulau Sanglaki dihilangkan status konservasi. Dengan ada penduduk yang membuat rumah di pulau itu, Kaltim nanti tidak punya lagi wilayah wisata alam," ujar Zaidi.
Sementara itu, Kepala BKSDA Kaltim Tandya Tjahjana menjelaskan permasalahan konflik tuntutan warga menginginkan pulau Sanglaki dikelola pemda, bisa ditangani dengan adanya kerjasama warga sekitar pulau Derawan untuk terlibat mengelola Sanglaki.
"Bisa saja, warga dilibatkan pengelolaan Pulau Sanglaki, tapi terlibat yang dibatasi. Warga sekitar bisa menjadi pemandu wisatawan dan menyediakan transportasi kapal serta penyewaan alat selam. Dari kegiatan itu, warga sebenarnya diuntungkan," jelas Tandya.
Dikatakan Tandya, pengelolaan wilayah konservasi Pulau Sanglaki saat ini tergantung dari kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah sebenarnya dapat mendukung kegiatan konservasi melalui kecamatan untuk sosialisasi kepada masyarakat bagaimana ikut melestarikan alam Pulau Sanglaki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel