Bisnis.com, JAKARTA--Pakar kebijakan publik Andrinof Chaniago menilai rencana pemerintah membentuk Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dalam pengadaan proyek berskema public private partnership (PPP) mubazir.
Hal tersebut, lanjutnya, disebabkan sudah tersedianya kementerian teknis yang merupakan rumah bagi proyek-proyek infrastruktur tersebut.
"Terlalu banyak komite. Buat apa dibikin itu, kerja menteri makin enak," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Minggu (10/11/2013).
Menurutnya, jika percepatan pembangunan infrastruktur prioritas tersebut diperlukan kementerian teknis terkaitlah yang harusnya menyusun, menggagas, dan menggarap proyek tersebut hingga mendapatkan investor.
Dengan didirikannya komite tersebut, kata Andrinof, beban kerja para menteri akan berkurang dan membuang sumber daya yang ada.
Apalagi, tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono segera berakhir, sehingga belum tentu percepatan tersebut dapat terkejar. "Ini kan tidak sampai setahun lagi, tidak banyak manfaatnya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel