Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Dewan Pembina Gerakan Indonesia Adil, Sejahtera, Aman (ASA) Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso mengatakan terjadinya kasus penyadapan terhadap para pejabat tinggi Indonesia oleh Australia karena Indonesia dianggap sebagai negara yang lemah.
"Kasus penyadapan itu terjadi karena kita dianggap negara lemah sehingga mereka bisa seenaknya melakukan penyadapan. Kalau saja Indonesia sudah dipandang kuat, pasti mereka tak akan berani melakukan penyadapan seperti itu," kata Djoko Santoso dalam dialog kebangsaan dengan civitas akademika Universitas Jayabaya di Jakarta, Rabu (20/11/2013)
Dialog bertema Revitalisasi Semangat Kebangsaan untuk Menjaga Martabat dan Kemandirian Bangsa Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat itu juga menampilkan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli. Acara yang dhadiri sekitar 300 mahasiswa dan dosen itu juga diikuti Ketua Yayasan Universitas Jayabaya Yuyun Muslim Taher dan Wakil Ketua Yayasan Moestar Putrajaya.
Menurut Djoko, banyak faktor yang membuat Indonesia dianggap negara lemah termasuk karena sistem ekonomi liberalis-kapitalis yang mengandalkan pasar bebas dan banyak tergantung pada pihak Barat.
Menjawab pertanyaan mahasiswa, Djoko Santoso mengatakan Indonesia ke depan harus menjadi negara kuat sehingga negara-negara lain menjadi segan dan tidak akan lagi seenaknya melakukan penyadapan.
Untuk menjadi negara yang kuat, lanjutnya, Indonesia harus dipimpin oleh pemimpin yang tegas, amanah, dan mempunyai rekam jejak yang baik serta siap menegakkan keadilan.
"Pemimpin Indonesia ke depan juga harus siap berkorban dan menderita untuk rakyat, karena menjadi pemimpin bukan untuk menikmati fasilitas, atau untuk enak-enakan," kata Panglima TNI 2007-2010 itu.
Ia menegaskan kembali bahwa ia telah mengemukakan perlunya pemutusan hubungan diplomatik dengan Australia jika negara itu terbukti melakukan penyadapan, karena tindakan tersebut telah secara serius melanggar kedaulatan negara.
Dalam kesempatan sama, Rizal Ramli menyikapi kasus penyadapan oleh Australia terhadap para pemimpin Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dari titik pandang lain. Menurutnya, pihak asing menyadap para petinggi Indonesia bukan untuk kepentingan strategis pertahanan mereka semata.
"Sangat mungkin penyadapan dilakukan juga karena mereka ingin mendapatkan informasi bersifat pribadi, misalnya dalam kasus korupsi sehingga bisa digunakan untuk bahan pemerasan terhadap yang bersangkutan jika suatu saat dianggap ada masalah," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel