Bisnis.com, JAKARTA--Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai persoalan di sektor kredit mikro adalah suku bunga yang sangat tinggi dengan tingkat konsentrasi pasar yang juga tinggi.
Komisioner KPPU Syarkawi Rauf mengatakan tingginya suku bunga dikhawatirkan akan mengurangi daya tahan perekonomian nasional dibandingkan perekonomian negara Asean lainnya pada implementasi Asean Economic Community 2015.
"Tingkat bunga kredit mikro yang tinggi akan membuat harga produk UMKM [usaha mikro kecil dan menengah] kita tidak kompetitif berhadapan dengan produk sejenis dari negara lain," katanya kepada Bisnis.com, Senin (25/11/2013).
Menurutnya spread suku bunga bank di Indonesia, yaitu selisih antara suku bunga kredit dengan tabungan lebih tinggi dibandingkan negara seperti Vietnam.
Demikian juga dengan net interest margin (NIM) sebagai selisih bunga kredit dengan tabungan dibagi dengan total aset juga lebih tinggi dibandingkan Vietnam.
Selain itu, Syarkawi menilai overhead cost perbankan di Indonesia lebih besar dibandingkan dengan negara-negara lainnya.
Hal ini tercermin pada perbandingan biaya operasional dengan pendapatan operasional (BOPO) yang sekitar 83%. Sementara itu, di negara lain sudah lebih rendah sekitar 50% - 60%.
"Ini berarti bank di Indonesia mengeluarkan biaya besar untuk mengakumulasi pendapatan. Lagi-lagi perbankan kita kalah. Apa lagi selama ini kredit usaha mikro bank-bank bisa mencapai 20%-25%," tambah mantan ekonom Bank BNI Makassar ini.
Situasi seperti ini tidak memungkinkan perbankan Indonesia kompetitif dengan negara lainnya. Waktu yang disepakati untuk liberalisasi perbankan memang masih sekitar 7 tahun lagi, yaitu tahun 2020.
Tetapi, katanya, kalau mengamati kondisinya sekarang, perbankan Indonesia akan sulit bersaing, apalagi yang khusus pada pembiayaan mikro.
Bahkan di beberapa daerah ada tingkat bunga kredit mikro yang mencapai 30%. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel