Bisnis.com, JAKARTA— Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menilai rumitnya pelayanan di jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI menjadi penyebab utama lemahnya tingkat pelayanan publik ibu kota.
Apalagi, lanjutnya, sikap pegawai negeri sipil (PNS) DKI dinilainya terlalu kaku dalam mengartikan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sehingga menambah ketidakoptimalan pelayanan publik DKI.
Pria yang akrab disapa Ahok ini kemudian menceritakan gambaran rumitnya pelayanan DKI.
“Saya pernah tanya, kalau saya mau jualan warteg, pakai mobil keliling jakarta. Ingin ngurusnya ke mana? Sekda-sekda (sekretaris daerah) saja pusing nggak bisa jawab,” katanya di Balai Kota, Senin (9/12/2013).
Dia mengemukakan setiap PNS seharusnya bersedia menampung semua jenis urusan, kemudian urusannya bisa didelegasikan ke pegawai yang tupoksinya sesuai. Namun menurutnya, kondisi sekarang belum seperti itu di mana PNS biasanya enggan memberikan pelayanan jika urusan tersebut tidak sesuai tupoksinya.
Seperti diketahui, Ombudsman RI pada Jumat pekan lalu menyampaikan bahwa hampir 50% SKPD DKI yang menyelenggarakan unit pelayanan publik belum mematuhi standard pelayanan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang (UU) No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik.
Menurut Ombudsman RI, kondisi ini mengkhawatirkan karena peluang terjadinya pungutan liar (pungli) begitu besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel