Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia meminta kepastian keberlanjutan fasilitas pinjaman uang muka perumahan dari PT Jamsostek.
Ketua Umum Apersi Eddy Ganefo (Munas di Pontianak) mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi mengenai keberlanjutan program tersebut, seiring dengan adanya perubahan PT Jamsostek menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 1 Januari 2014.
“Rumah itu merupakan salah satu bagian dari kesejahteraan buruh. Menurut saya seharusnya tidak apa-apa jika berlanjut. Tapi sampai saat ini belum ada info mengenai pinjaman perumahan,” katanya, Rabu (11/12/2013).
Menurut dia, permasalahan utama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki rumah adalah sulitnya menabung. Karena banyak kebutuhan lain yang menjadi beban bagi MBR, membuat mereka kesulitan mengumpulkan uang untuk membeli rumah.
Karena itu, sangat dibutuhkan pinjaman uang muka yang difasilitasi oleh badan atau lembaga tertentu seperti PT Jamsostek. Proses pembayarannya bisa langsung dipotong melalui gaji karyawan setiap bulannya.
“Kalau disuruh nabung sendiri ngga akan sampai-sampai jumlahnya. Sebetulnya program dari Jamsostek ini kan bentuknya pinjaman dan bukan hibah. Harusnya bisa,” tambahnya.
Dia memperkirakan jumlah pekerja sebagai MBR yang melakukan pembelian rumah bersubsidi selama ini mencapai 40% dari keseluruhan. Selebihnya adalah PNS, pekerja informal, atau dari kelompok TNI-Polri.
Pihaknya mengharapkan jika ada perubahan aturan karena ada peralihan menjadi BPJS, setidaknya dalam kurun waktu 3 bulan sudah ada kepastian mengenai keberlanjutan program. “Jadi pada Maret 2014 sudah bisa mengajukan pinjaman kembali.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel