Bisnis.com, BOGOR -- Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan kesehatan di daerah masing-masing seiring beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 1 Januari 2014.
Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono mengatakan bantuan pemerintah daerah diperlukan agar penyebaran fasilitas sistem jaminan kesehatan nasional dapat merata dan memadai.
"Terdapat ruang anggaran daerah. Jumlah dan penyebaran fasilitas dapat memadai dan merata," katanya saat peluncuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (31/12/2013).
Dia mengatakan mulai 1 Januari 2014 akan ada sedikitnya 121 juta penduduk yang akan menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Saat ini, ujarnya, sudah ada sekitar 1.710 rumah sakit dan lebih dari 6.000 klinik yang siap menjalankan program BPJS Kesehatan.
"Mereka [RS dan Klinik] menerima kartu peserta jaminan kesehatan nasional [JKN] yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan," katanya.
Agung mengakui tugas berat justru menanti pemerintah pasca peluncuran JKN dan BPJS Kesehatan secara nasional di Bogor, hari ini.
Dia mengakui salah satu tantangan untuk menerapkan BPJS Kesehatan adalah terus menerus memperbaiki fasilitas kesehatan dan kualitas tenaga kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya.
Di sisi lain, masih perlu ada sosialisasi dan advokasi merata dan menyeluruh bagi masyarakat calon peserta BPJS.
"Sosialisasi dan advokasi masih perlu dilakukan sampai seluruh masyarakat mendapatan perlindungan sosial," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel