Bisnis.com, LEBAK--Wakil Gubernur Banten Rano Karno mengatakan penyaluran beras untuk rakyat miskin tertunda akibat suratnya belum ditandatangani Gubernur Ratu Atut Chosiyah yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus suap Pilkada Lebak dan pengadaan alat kesehatan.
"Kami berharap Bu Atut bisa menandatangani anggaran untuk penyaluran beras untuk rakyat miskin atau raskin," katanya di Rangkasbitung, Sabtu (18/1/2014).
Rano menjelaskan selama ini masyarakat miskin sangat membutuhkan raskin karena harganya relatif murah dibandingkan harga pasaran.
Selain itu juga penyaluran raskin dapat menjaga kerawanan pangan. Karena itu, pihaknya berharap penyaluran raskin tidak terhambat maupun tertunda.
"Kami minta Atut bisa menandatangani 14 surat penting, diantaranya untuk penyaluran raskin," tegas Wagub Banten.
Menurutnya, saat ini 14 surat penting belum ditandatangani oleh Gubernur Ratu Atut Chosiyah sehingga akan berdampak terhadap kinerja pemerintahan.
Roda organisasi pemerintahan terganggu akibat 14 surat tersebut belum sempat ditandatangani oleh Gubernur Ratu Atut.
"Kami terus menjalin komunikasi dengan KPK untuk memudahkan komunikasi dengan Gubernur Ratu Atut di dalam Rutan Pondok Bambu, Jakarta," ujarnya.
Sementara itu, sejumlah masyarakat miskin Kabupaten Lebak mendesak pemerintah Provinsi Banten segera menyalurkan raskin karena harga beras di pasaran cukup tinggi.
Saat ini, harga beras di pasaran berkisar Rp7.000 sampai Rp8.500 per liter.
"Kami berharap pemerintah Banten menyalurkan raskin dengan harga Rp2.000/kg untuk meringankan beban ekonomi masyarakat," kata Udin, warga Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel