Hilirisasi Rumput Laut Dikhawatirkan, Ada Apa?

Bisnis.com,23 Jan 2014, 13:19 WIB
Penulis: Arys Aditya
Budi Daya Rumput Laut/Antara

Bisnis.com, LAMPUNG TIMUR - Hilirisasi rumput laut perlu direncanakan lebih matang agar industri dalam negeri tidak justru layu sebelum berkembang.

Asosiasi Rumput Laut Indonesia  (ARLI) menilai langkah itu perlu waktu karena industri dalam negeri masih menemui beberapa kendala, utamanya daya saing yang masih rendah jika dibandingkan dengan industri luar negeri.

"Daerah membuat aturan dalam rangka Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi sering menghambat ekspor dan biaya tinggi," ujar Ketua Umum ARLI Safari Azis Bisnis.com, Kamis (23/1/2014).

Safari mengungkapkan, saat ini perizinan bagi Industri pengolahan rumput laut yang beroperasi cenderung disulitkan karena setidaknya harus memiliki 14 macam surat izin yang dikeluarkan oleh antar Kementerian/lembaga yang berbeda-beda sehingga menyebabkan biaya tinggi dan tidak efisien.

Pemerintah, lanjutnya, perlu memikirkan bagaimana agar pelaku usaha baik nasional maupun internasional tertarik untuk berinvestasi dan membangun Industri.

“Kita harapkan industri rumput lautnya jalan, ekspornya juga tetap jalan,” ujarnya.

Safari menerangkan, kondisi sekarang ini penyerapan rumput laut oleh industri nasional baru mencapai sekitar 30% dari produktivitas, sementara ekspor rumput laut yang belum diolah masih banyak dibutuhkan oleh pihak luar sebagai produk pengenyal, pengemulsi, penjernih dan sebagai bahan penunjang meski harga pasaran internasional yang cukup tinggi.

Sampai Oktober 2013, ekspor rumput laut Indonesia mencapai 147.052 ton senilai US$132, 48 juta.

 “Industri dalam negeri terkadang mengeluh dengan tingginya harga bahan baku, sehingga sulit bersaing dengan para pelaku ekspor. Oleh karena itu, perlu dibangun pasar dalam negeri agar hasil olahan ekspor bisa bersaing dari segi harga dan kualitasnya,” jelas Safari.

Supaya berdaya saing, ujarnya, industri rumput laut perlu memiliki kejelasan sistem, mulai dari pembudidayaannya, sistem bahan baku, perdagangannya, logistik hingga perizinan industrinya.

“Kami meminta pada pemerintah supaya dibuatkan Road Map atau Blue Print yang disepakati oleh stakeholder agar regulasi dan strateginya tepat dan membuat industrinya juga berdaya saing,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Bambang Supriyanto
Terkini