Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Kamis (6/2/2014), mendatangi Gedung KPK guna menyampaikan hasil kajian bersama terkait regulasi pemanfaatan hasil hutan yang saat ini ditengarai masih belum optimal.
Menurut Zulkifli, KPK perlu dilibatkan agar nantinya regulasi yang ada bisa disesuaikan dengan peraturan lembaga negara lainnya.
"Wibawa KPK ini yang kami bawa. Kalau kami ngomong sendiri nanti dianggap kepentingan sendiri," ujar Zulkifli di Gedung KPK, Kamis, (6/2/2014).
Menurut Zulkifli, dalam memberantas kasus manipulatif hasil hutan Kementerian Perhutanan tidak bisa bekerja sendiri. Perlunya pihak terkait lainnya duduk bersama.
"Misalnya permintaan kayu yang tinggi akan membuat orang lebih gencar menanam pohon. Kementerian Perdagangan mungkin dengan kebijakannya bisa menyeleksi jenis-jenis kayu apa yang bisa diekspor dengan harga yang sesuai pula," katanya.
Selanjutnya kata Zulkifli, selama ini KPK diketahui hanya menindaki kasus korupsi, tetapi pencegahan kurang disoroti.
Maka dari itu Kemenhut dan KPK memanfaatkan momen ini untuk mencegah agar kasus eksploitasi hasil hutan ilegal bisa diminimalisir.
Selain bertemu pimpinan KPK, Zulkifki mengabarkan juga bertemu dengan perwakilan lembaga negara lainya seperti Kementerian Sumberdaya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan dan sejumlah lembaga lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel