Bisnis.com, JAKARTA---Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memutuskan tidak memperpanjang status siaga darurat banjir lantaran cuaca Jakarta perlahan dinilai mulai bersahabat.
Status siaga darurat banjir yang telah dikeluarkan sejak 17 Januari lalu pun tidak akan diperpanjang dan rencananya pada 12 Februari 2014 status tersebut akan dicabut untuk selanjutnya dievaluasi.
Dari laporan yang ada, dari BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika), maupun BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), sekarang tinggal hujan yang sedang dan hujan yang ringan.
"Sehingga kita tidak perpanjang," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (10/2/2014).
Menurutnya, selama ini Pemprov DKI Jakarta tidak menggunakan anggaran darurat untuk penanggulangan banjir. Dana yang digunakan hanya anggaran reguler.
"Saya tegaskan lagi tidak kita perpanjang, kita gunakan anggaran reguler karena hanya siaga darurat banjir," ujarnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Bambang Musyawardana juga menyatakan bahwa masa siaga darurat banjir tidak akan diperpanjang karena melihat kondisi cuaca yang semakin membaik.
"Cuaca makin membaik, kenapa harus diperpanjang? Nanti akan berakhir tanggal 12 Februari," jelasnya seperti dikutip situs Pemprov DKI Jakarta, Senin (10/2/2014).
Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi sementara, penanganan banjir 2014 lebih baik dari sebelumnya.
Hal tersebut terbantu dengan semua stakeholder yang bersinergi membantu masyarakat, mulai dari lurah, camat, aparat TNI/Polri, serta masyarakat itu sendiri. Namun untuk evaluasi lebih lanjut akan dilakukan setelah masa siaga darurat banjir selesai.
"Secara umum pola penanganan lebih baik. Semua komponen dari masyarakat, lurah, camat, TNI/Polri, semua bersinergi. Nanti akan kita evaluasi lebih lanjut, setelah tanggal 12 Februari di mana masa siaga darurat banjir berakhir. Kemarin kita konsentrasi pengungsi," ucapnya.
Selama penanganan banjir diakui Bambang, pihaknya telah mengeluarkan anggaran Rp600 juta, belum termasuk anggaran yang dikeluarkan oleh 13 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang koordinasinya berada di bawah BPBD.
"BPBD bekerja tidak sendiri, ada 13 SKPD yang dikoordinasi. Karena kita sifatnya mitigasi. Kalau dari BPBD sekitar Rp 600 juta sudah keluar," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel