Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyakini skema kerja sama pemerintah swasta (public private partnership/PPP) merupakan kebijakan utama untuk investasi sektor Infrastruktur.
Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Hediyanto W. Husaini mengatakan untuk mendukung iklim investasi berbasis PPP, pemerintah telah menyiapkan paket kebijakan.
Seperti regulasi yang mendukung kemudahakan dan kelancaran pengadaan tanah, yakni UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan beberapa lembaga penjaminan.
"Sekarang ini juga sudah ada lembaga yang dapat menjamin proyek tersebut seperti PT Indonesia Infrastructure Guarantee Fund dan PT Sarana Multi Infrastruktur dan sebagainya," katanya, Selasa (4/3/2014).
PT Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) adalah institusi yg memberi jaminan investor jika terjadi kegagalan pada proyek, sedangkan PT Sarana Multi Infrastructure (SMI) memiliki peran untuk menjaminan pembiayaan.
Selain itu, pemerintah menjajaki skema Viability Gap Funding (VGF), yaitu subsidi dari pemerintah dalam bentuk dana ataupun fisik untuk meningkatkan kelaikan niai proyek. "Ini semua diciptakan agar investor semakin tertarik," jelasnya.
Kendati demikian, Hediyanto menyadari masih banyak masalah dalam investasi dengan skema PPP antara lain pembebasan lahan, koordinasi antarlembaga terkait di Indonesia, serta pajak yang belum ramah bagi investor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel