Bisnis.com, SEOUL—Perserikatan Bangsa Bangsa menengarai bahwa Korea Utara telah menggunakan cara-cara rumit dalam perdagangan senjata demi menghindari sanksi PBB.
Sebuah laporan setebal 127 halaman yang disusun oleh 8 orang ahli yang tergabung dalam Tim Panel PBB menemukan bahwa Pyongyang menggunakan kedutaan mereka untuk memfasilitasi perdagangan senjata ilegal dengan pembukuan keuangan yang kompleks sehingga negara yang terisolasi ini bisa mendapatkan persenjataan di jalur hitam.
Laporan ini juga mengemukakan bahwa Korea Utara mengakali pembukuan tahunan yang disyaratkan oleh PBB.
“Dari pelbagai peristiwa yang terjadi dalam periode penelitian, panel menemukan bahwa Korea Utara menggunakan teknik penilaian ganda dan berantai,” bunyi laporan itu, seperti dikutip Reuters, Selasa (11/3/2014).
Laporan itu mengungkapkan bahwa Kedutaan Besar Korea Utara di Kuba dan Singapura mengorganisir pengapalan ilegal yang bermuatan onderdil pesawat tempur dan peluru kendali yang ditemukan di kapal kontainer Korea Utara, Juli tahun lalu.
Korea Utara, bunyi laporan itu, juga mengunakan jaringan di luar sistem finansial internasional demi menyamarkan asal dari pembelian sistem persenjataan dan perlengkapan militer.
Setelah terkena sanksi PBB, Korut dilarang dari pengapalan dan menerima kargo yang terkait dengan program rudal dan nuklir, serta importasi beberapa barang-barang mewah. Namun, pembelian pesawat sipil komersial tidak dilarang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel