Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah memperkirakan yield (imbal hasil) Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia akan mengarah ke kisaran 8%-9% usai tapering off berakhir.
Kondisi ini sama ketika quantitave easing (QE) tidak ada.
"Yield akan kembali normal, ini merupakan hal wajar dan jauh lebih baik. Dunia tanpa QE itu lebih baik,” tutur Dirjen Pengelolaan Utang Robert Pakpahan, seperti dilansir situs Kemenkeu, Kamis (27/3/2014).
Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, telah memberikan sinyal akan menaikkan suku bunga (interest rate) enam bulan setelah kebijakan tapering off berakhir.
Kebijakan The Fed tersebut dikhawatirkan akan menarik aliran modal dari negara berkembang ke negara maju dan memicu peningkatan yield negara berkembang.
"Tahun 2008 dunia atau Indonesia tanpa quantitave easing, yield SBN 10 tahun mencapai 9 persen, maka dengan berakhirnya kebijakan tersebut, yield Indonesia akan mengarah ke 8 sampai 9 persen, seperti sebelum adanya QE," jelas Dirjen Pengelolaan Utang.
Meski demikian, pemerintah, menurutnya, telah mempersiapkan beberapa langkah untuk menurunkan volatilitas capital outflow (aliran modal keluar). Pertama, dengan melakukan front loading penerbitan SBN.
Front loading tadi, katanya, dilakukan untuk mengantisipasi pengurangan likuditas. “Kita harapkan dengan front loading kebutuhan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dapat dipenuhi.”
Kedua, pendalaman pasar domestik, untuk mengurangi capital outflow. Selanjutnya, pemerintah membuat trading platform bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi mengenai lelang (bid) dan pergerakan investor secara lebih cepat.
Selain itu, pemerintah juga akan membuat Crisis Management Protocol (CMP), baik yang bersifat global maupun khusus terkait SBN. Untuk CMP khusus SBN, pemerintah memiliki Bond Stability Framework (BSF). “Ini antisipasi, sehingga kita yakin tidak akan ada goncangan yang besar terhadap SBN."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel