Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Sarman Simanjorang menyayangkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 masih sangat rendah memasuki triwulan kedua yaitu 8% dari Rp72 triliun.
"Sangat disayangkan penyerapan APBD kita rendah. Padahal APBD DKI naik dari Rp51 triliun menjadi Rp72 triliun tahun ini," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (15/4/2014).
Dia menduga rendahnya penyerapan APBD karena ketidaksiapan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan adanya kebijakan baru dimana pelelangan melalui sistem E-catalogue dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) DKI.
"Kurang sosialisasi juga sehingga membuat panitia lelang di tingkat SKPD kebingungan. SKPD tidak bisa disalahkan karena ada aturan lelang yang baru ini," tuturnya.
Menurutnya, jika pelaksanaan lelang melalui ULP belum siap maka lebih baik ditunda pada tahun depan. Pemprov DKI seharusnya tidak memaksakan lelang melalui ULP agar tidak membuat program-program tahun ini menjadi terlambat.
"Kembalikan ke masing-masing SKPD seperti tahun lalu, sambil semua perangkat ULP disiapkan. Jika dipaksakan melalui ULP, sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) malah jadi tinggi nantinya. Untuk apa kenaikan APBD digenjot naik setiap tahun jika penyerapannya juga rendah," ucap Sarman.
ULP yang baru dibentuk pada bulan lalu ini menjadi pusat pengajuan lelang pengadaan barang dan jasa oleh para SKPD. Pembentukan ULP ini telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 26/2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel