Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk. hingga kini belum mendapatkan instruksi secara formal untuk mengakuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN) dari pemegang saham yakni Kementerian BUMN.
Budi mengungkapkan bila perseroan diperintakan untuk mengakuisisi BTN maka pemegang saham harus menyampaikan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
"Kalau kami disuruh pemegang saham [untuk akuisisi BTN] maka kami siap," ungkapnya, Rabu (16/4/2014).
Namun, Budi tak menampik pertanyaan wartawan, terkait instruksi yang telah disampaikan pemegang saham kepada direksi secara informal.
Kabar akuisisi BTN oleh "saudara kandung" (Bank Mandiri) kembali berhembus. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengirimkan surat bernomor SR-161/MBU/04/2014 kepada Direktur Utama BTN Maryono untuk melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) dengan agenda tambahan perubahan pemegang saham perseroan.
"Kami selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengusulkan penambahan agenda RUPSLB yaitu Persetujuan Prinsip atas Perubahan Pemegang Saham Perseroan," isi surat Kementrian BUMN yang ditandatangani oleh Gatot Trihargo, Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN.
Sementara itu, Bank Mandiri telah mengalokasikan dana sebesar Rp10 triliun hingga Rp11 triliun untuk rencana bisnis perseroan. Sekitar Rp1,05 triliun diantaranya dialokasikan untuk pembelian 60% saham PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia.
Saat ini, saham BTN dimiliki oleh pemerintah sebesar 60,1% dan 34,7% saham dimiliki oleh publik. Sisanya sebesar 5,2% saham dimiliki oleh pemegang saham lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel