Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dinilai gagal membenahi sektor perumahan dan kawasan permukiman.
Jehansyah Siregar, pengamat perumahan dan permukiman dari Institut Teknologi Bandung (ITB), mengatakan dalam dua periode pemerintahan terakhir tingkat kelangkaan (backlog) rumah nasional dan luas permukiman kumuh terus meningkat.
“Backlog sudah mencapai 17 juta tahun ini dengan luas permukiman kumuh lebih dari 60.00 hektare,” katanya kepada Bisnis, Selasa (22/4/2014).
Kondisi ini, lanjutnya, menunjukkan pemerintah dalam periode itu telah gagal mengurus sektor perumahan dan kawasan permukiman dengan kebijakan-kebijakan yang tidak efektif.
Jehansyah tidak memungkiri manajemen kabinet secara transaksional menjadi salah satu sebab tidak berjala efektifnya kebijakan pemerintah.
“Program pemerintah berjalan, dan saat bersamaan backlog dan kawasan kumuh makin bertambah. Program pemerintah tidak efektif, tidak berjalan karena tidak dipolitisasi. Ini ketidakseriusasn sistem penyediaan perumahan. Ke depan mesti kabinet para pakar,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Jehansyah berharap pemerintahan yang baru dapat melakukan evaluasi dan menentukan program nasional yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel