Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menduga keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 yang menyebabkan penyerapan anggaran baru sebesar 8% hingga saat ini.
Jika pengesahan tidak terlambat yaitu bukan pada Maret, Jokowi optimistis penyerapan akan jauh lebih tinggi dan dapat mencapai target pada tahun ini sebesar 97% dari total anggaran Rp72 triliun.
"Tahun lalu, 2013 disahkannya saja kapan, Februari. Kita sudah ajukan APBD 2014 dari tengah tahun, tetapi disahkannya kan lama. Ya sudahlah, saya kira kita harus cepat sajalah, jangan mikir yang lalu-lalu," ujarnya di Balai Kota, Jumat (2/5/2014).
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama tetap menerapkan sistem budgeting elektronik (e-budgeting) dan sistem katalog elektronik (e-catalogue) dalam pengadaan barang dan jasa walaupun berpotensi membuat penyerapan anggaran rendah dan menyebabkan tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) pada tahun ini.
Menurutnya, penerapan e-catalogue dan e-budgeting dapat mencegah terjadinya penyelewengan di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Itu tadi kita nggak mau mundur tetap dengan e-budgeting. Kebiasaan SKPD-SKPD sekarang ini enggak punya harga satuan. Makanya kita minta sekarang, pada kalang kabut. Enggak masalah Silpa tahun ini tinggi," ucap Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel