Bisnis.com, MALANG--Bisnis penyediaan rumah susun sederhana milik (rusunami) di Malang diperkirakan tumbuh pesat pada 2015 bersamaan dihapusnya subsidi untuk rumah sederhana tapak (RST).
Wakil Sekretaris DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jatim dengan dihapuskannya subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) untuk RST, maka pengembang otomatis akan meilirik rusunami karena masih mendapatkan fasilitas subsidi, termasuk di Malang.
“Harga rusunami menjadi kompetitif karena harga RST naik dengan dihapuskannya subsidi,” kata Makhrus di Malang, Senin (5/5/2014).
Di Kota Malang, lahan-lahan yang masih bisa dibangun rusunami berada di sepanjang Jalan Mayjen Sungkono, Kec. Kedungkandang, juga di kawasan jalan Sigura-sigura serta di jalan menuju kawasan perumahan Joyogrand, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru.
Sedangkan di Kab. Malang, rusunami bisa dibangun di jalan raya di Kec. Kepanjen, Lawang, dan Singosari.
“Saya juga akan membuka proyek rusunami di Jl Mayjen Sungkono tahun ini,” kata Makhrus yang memiliki beberapa perusahaan pengembang perumahan itu.
Nantinya, rusunami di Kec. Kedungkandang, Kota Malang dibangun 7 lantai dengan 300 unit kamar.
Dengan harga yang dipatok pemerintah sebesar Rp150 juta/unit, maka masih kompetitif bila dibandingkan RST yang sebesar Rp115 juta/unit karena lokasinya berada di pinggir jalan dan pusat keramaian.
Apalagi jika subsidi untuk RST dihapuskan, maka harga rumah tipe tersebut semakin tinggi, bahkan bisa melebihi harga satu unit rusunami, karena harganya tidak lagi dipatok pemerintah.
Karena itulah, baik pasokan maupun penyerapan RST pada 2015 diperkirakan turun jika subsidi untuk rumah tipe tersebut dihapus.
Menyikapi masalah tersebut, DPD Apersi Jatim meminta pemerintah menunda penghapusan subsidi untuk rumah sederhana tapak (RST) sampai harga tanah betul-betul tinggi sehingga tidakfeasible lagi untuk dibangun rumah tipe tersebut.
Menurutnya, harga tanah di daerah saat ini masih terjangkau untuk dibangun RST atau rumah bersubsidi sehingga penghapusan subsidi dengan tidak adanya lagi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mulai tahun depan menjadi tidak relevan.
“Jika kebijakan tersebut dipaksakan, maka MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) semakin kecil peluangnya memiliki rumah,”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel