Bisnis.com, JAKARTA - Hingga tenggat waktu penyerahan lelang pada 16 Mei, baru 487 usulan dari 7.000 kegiatan lelang yang diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti mengatakan dari 487 usulan tersebut sebanyak 140 dikembalikan karena tidak sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen lelang.
"Yang sudah diterima dokumen lelang sudah tambah jadi 31 usulan lelang, sedangkan 316 usulan lelang masih dibahas. Ini terus menambah tidak perlu khawatir," ujarnya di Balai Kota, Senin (12/5/2014).
Nantinya akan diadakan lelang payung di mana lelang tersebut diadakan di seluruh SKPD. Dia menerangkan lelang payung ini dilakukan pada kebutuhan yang sama di SKPD, seperti alat tulis kantor.
"100 SKPD butuh alat tulis kantor nanti dilakukan lelang payung biar cepat selesai," ucapnya.
Pada tahun ini, Pemprov DKI menggunakan sistem anggaran elektronik (E-budgeting) untuk menghemat mata anggaran yang tidak perlu dan terjadinya anggaran yang double.
Namun, E-budgeting ini perlu dipelajari komponen per item anggarannya karena terdapat 72.000 mata anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014.
"Banyak sekali komponennya, kami harus tahu persis dan dilakukan evaluasi 6 bulan sekali, nanti ketauan siapa yang kerja. Ada fenomena yang berubah, dulu gelondongan lalu ada penghematan sekarang," katanya.
Menurut Endang, sistem E-budgeting ini harus dievaluasi terkait struktur anggaran. Pasalnya, banyak mata anggaran yang tidak sesuai atau tidak wajar dengan harga perkiraan sementara (HPS) sehingga harus disempurnakan pada APBD Perubahan 2014.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel