Bisnis.com,JAKARTA -Pemerintah dan pengelola pelabuhan diminta untuk memberikan keringanan pembiayaan khusus untuk angkutan short sea shipping atau pelayaran pendek.
Pengamat kelautan Institut Teknologi Surabaya (ITS) Saut Gurning menilai harus ada keringanan tarif pelabuhan bagi pelayaran jarak pendek. Penerapan tarif umum terhadap SSS akan membuat keberlangsungan model pelayaran jarak pendek itu terkendala.
Menurutnya, penerapan tarif di bawah rata-rata akan secara otomatis menunjang kesuksesan konsep SSS yang merupakan tindak lanjut dari penerapan Sistem Logistik Nasional (Sislognas).
"Pemerintah bisa turunkan biaya tarif lebih rendah untuk pelabuhan khusus SSS. Harus diinisiasi oleh pemerintah melalui OP [Otoritas Pelabuhan] dan Pelindo," ujarnya, Kamis (15/5/2014).
Selain itu, imbuhnya, penerapan pelayaran jarak pendek tidak terlepas dari transportasi mutli moda. Untuk itu, ia meminta, pemerintah maupun pengelola pelabuhan untuk menyediakan infrastruktur seperti ketersediaan truk atau kereta api yang mampu mengangkut barang sesaat barang turun di pelabuhan.
Fasilitas transportasi multi moda sebagai bagian dari pelayaran jarak, katanya, juga mesti ditunjang dengan infrastruktur yang memadai untuk pemindahan barang. Salah satunya adalah jembatan dari kapal ke dermaga.
Dengan kesiapan seperti, katanya, penerapan SSS akan serta merta berjalan dengan baik. "Kalau menaikkan atau menurunkan motor dan mobil tidak ada fasilitas. Jakarta ada Surabaya ada. Tapi Semarang dan Cirebon tidak ada," tuturnya.
Menurutnya, penerapan pelayaran jarak pendek tentunya akan memotong biaya logistik mengingat kapal tidak perlu melakukan transhipment seperti yang terjadi pada pelayaran jauh jauh.
Selain itu, katanya, melalui pelayaran jarak pendek juga akan mengurangi beban Pantura Jawa yang selama ini menjadi jalur andalan dalam pengiriman barang di Pulau Jawa. "Khususnya di Jawa, Pantura itu bisa ditangani SSS," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel