Bisnis.com, JAKARTA - Presiden dan wakil presiden terpilih pasca-pemilihan umum diharapkan mampu menghadirkan sistem perumahan nasional yang dapat mengendalikan pasar properti.
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengatakan pasangan pemimpin negara hasil pemilu mestinya dapat memperhatikan sektor properti dengan segala permasalahannya dengan bijaksana.
Fokus pemerintah itu diperlukan, lanjutnya, sebab saat ini belum ada sistem perumahan nasional yang dapat menangani sektor perumahan rakyat dan properti komersial secara sinergis dan optimal.
Menurutnya, sampai sekarang sektor perumahan rakyat terus terpinggirkan sebab tidak ada proteksi dan keberpihakan pemerintah dalam penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Tingginya backlog tidak dapat diselesaikan begitu saja tanpa adanya fokus yang serius dari pemerintah. Kita berharap presiden nanti akan serius melihat sektor perumahan dan properti sebagai bagian dari faktor kesejahteraan sebuah bangsa," ungkapnya dalam rilis, Rabu (21/5/2014).
Dia menyatakan selama 2 periode pemerintahan terakhir, sektor perumahan dan properti seakan-akan menjadi anak tiri.
"Ketidakberpihakan pemerintah terhadap perumahan juga terlihat dari kepemimpinan kementerian yang menangani perumahan rakyat yang tidak memberikan sebuah kemajuan bagi dunia usaha perumahan dan properti," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel