Bisnis.com, JAKARTA-- Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menyatakan terdapat sejumlah kendala terkait sektor perumahan yang mendesak dituntaskan oleh presiden terpilih nantinya.
Yang paling utama, jelasnya, adalah pembentukan bank tanah yang merupakan kumpulan tanah-tanah pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD dan dapat digunakan untuk penyediaan rumah rakyat.
"Realisasi program tersebut memerlukan ketegasan dari presiden," ungkapnya, Senin (26/5/2014).
Selain itu, lanjut Ali, hal mendesak lainnya adalah pembentukan badan pelaksana perumahan, tabungan perumahan rakyata (tapera) dan pembentukan bank perumahan yang khusus menangani perumahan dan menyalurkan tapera.
"Serta peningkatan anggaran perumahan minimal 5% dari APBN," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel